Ketua Komisi Kejaksaan Kawal Instruksi Jaksa Agung Soal Netralitas Jaksa dan ASN Kejaksaan pada Pesta Demokrasi 2024

Jakarta - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak, meyakini Jaksa Agung Burhanuddin akan menindak siapapun Jaksa yang bersikap tidak netral pada pesta demokrasi 2024 mendatang.

Barita Simanjuntak mengatakan, apa yang menjadi perintah Jaksa Agung, baik secara tertulis maupun lisan, juga akan  dipantau Komjak.

Baca juga: Tuntutan JPU Kejari Rohil Terhadap Pembunuh Waria Diperberat Hakim

“Komjak juga akan memantau media, termasuk media sosial, untuk melihat pelaksanaan arahan Jaksa Agung, ” kata Barita, pada Kamis (14/12/22). 

Menjaga netralitas baik pada pemilihan calon legislatif, pilpres dan pilkada sangatlah penting untuk menjaga integritas lembaga kejaksaan. Barita menegaskan akan memastikan instruksi Jaksa Agung tersebut diikuti jajaran sampai ke tingkat paling bawah. 

Baca juga: Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin Raih Life Achievement Award dari Dewan Pengurus KORPRI

“Siapa pun jaksa yang terbukti tidak netral akan ditindak. Karena Jaksa Agung selalu mengingatkan di berbagai kesempatan, ” terangnya. 

“Apabila ada indikasi keterlibatan dalam politik praktis, kami akan melaporkannya dan memastikan ada penindakan bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah digariskan, ” kata Barita.

Baca juga: KLHK Diminta Tindak Tegas Serta Menghentikan Kegiatan Operasional PT Kimia Yasa

Menurut Barita, saat ini Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) terhubung dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk memantau proses Pemilu 2024. 

“Tidak hanya berlaku terhadap Jaksa, termasuk juga kemungkinan pelanggaran netralitas oleh ASN, ” tegas Barita. 

Baca juga: Berikan Pemahaman Hukum, Kejari Bukittinggi Gelar Program JMS di SMAN 5

Dikatakan Barita, Komjak juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan jaksa atau pegawai kejaksaan dalam Pemilu 2024. Seandainya ada laporan dan terbukti melanggar, Barita memastikan akan meneruskan laporan itu ke bagian pengawasan. 

”Bila ada laporan, akan kita diproses secepat mungkin sehingga kualitas proses demokrasi kita tetap terjaga, ” tukas Barita.***

Baca juga: Anggaran OP D.I Rimbo Pamapan Diduga Tidak Tepat Sasaran, PETA Siap Mengungkap !